POKER PELANGI - "Saya melihat ini semua bukan soal pembiayaan, tapi yang paling penting (dari program Anies-Sandi) penyediaannya di mana? (Kalau) Pak Ahok bilang sewa ke Pemda, payung hukum jelas. Tapi alternatif lain dengan memasukkan tanah BUMN. Ini perlu persetujuan BPK dan Menkeu," ujar Ali. BANDARQ
"Kota-kota besar lainnya pun sekarang yang diperhitungkan bukan daya beli, tapi daya sewanya yang diperhitungkan. Cuma memang kalau dikembangkan dengan mekanisme khusus jadi bisa dimiliki sebenarnya. Itu ada prosesnya sendiri kalau memang mau dibuat mekanisme (hingga ke sana)," ucapnya. ADUQ
Ali menyatakan program beli rumah dengan DP 0 persen bukanlah hal baru dalam dunia properti. Dia memastikan mekanisme itu bukan berarti pembeli tidak mengeluarkan uang saat awal transaksi. PLAY BANDAR POKER
"DP 0 persen bukan hal baru. Ini bukan semata-mata nggak keluar uang, tapi konsepnya tabungan. Saya pribadi justru menghindari ini karena berat. Tapi mungkin ini bisa kalau ada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," tutur Ali. PLAY POKER
Apabila pemerintah menerapkan mekanisme DP 0 persen, dia menyatakan itu nantinya akan memberatkan. Bahkan, menurut Ali, beban tersebut tak hanya berdampak untuk pemerintah daerah semata. AGENT POKER
"Tapi untuk jangka panjang, skala nasional bebannya justru berat, karena sistemnya kan nalangin dulu, ada berapa ribu orang," tutur dia. DOMINO99
Sekalipun program hunian DP 0 persen disetujui, Ali menilai pemerintah akan terbentur masalah penyediaan lahan. Jangankan untuk membangun perumahan, untuk membangun rusun-rusun di DKI, penyediaan lahan juga menjadi masalah. CAPSA SUSUN
"Harus konsolidasi tanah-tanah mana yang harus dipakai untuk membangun rusun," kata Ali.
Fakta yang terjadi di lapangan saat ini adalah masyarakat di Jakarta saat pagi lebih banyak. Itu terkait dengan warga pinggiran di Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. Para pekerja yang berpenghasilan minim hanya mampu membeli rumah di pinggiran Jakarta. SAKONG
"Kalau penduduk Jakarta 10 juta, itu kalau pagi 14 juta. Dari mana? Itu dari kaum pekerja yang sekarang rumahnya terlalu jauh, gaji Rp 7 juta, bisanya cuma beli di pinggir Jakarta," tuturnya. 1 USER ID 7GAMES
Para pekerja Jakarta yang berpenghasilan cukup disebutnya bisa memiliki rumah di Jakarta. Namun solusinya adalah di rumah susun dengan bantuan Pemda ataupun dana CSR. Kaum pekerja urban inilah yang dinilai perlu juga menjadi perhatian. PLAY ALL GAMES
"Nggak usah dari APBD, dari CSR pun bisa sebenarnya kalau mau. Kalau gratis pun bisa, tapi pemeliharaannya tetap harus ditanggung, kalau Rp 300 ribu. Kaum pekerja juga harus dilihat," ujar Ali. MIN DEPOSIT 20RIBU
Mengenai masalah hunian di Jakarta, Anies-Sandi tetap berkeras tidak ingin menggusur warga meski mereka tinggal di bantaran sungai. Ali menyebut soal penggusuran sebenarnya sudah lazim terjadi di kota-kota besar. MIN WD 20RIBU
"Itu hanya khawatirnya untuk kampanye. Penggusuran ini pasti ada di kota-kota besar. Penggusuran ada di Singapura, Hong Kong, tapi lihat hasilnya sekarang," ucap Ali. FAIRPLAY 100%
Relokasi permukiman pun dianggap bisa menjadi solusi di Jakarta. Namun Ali tetap mengingatkan perlu disiapkan program UMKM bagi warga yang direlokasi agar bisa menyejahterakan mereka. BONUS ROLLINGAN TERBESAR
"Ketika direlokasi sebaiknya juga disiapkan satu UMKM yang jadi basis ekonomi. Bagaimana di tempat relokasi bisa tumbuh basis-basis UMKM. Supaya bisa menyejahterakan mereka juga, supaya mereka tertarik pindah," ucapnya. BONUS REFERRAL SEUMUR HIDUP
"Dia Lebih manusiawi kalau pindah ke rusun, karena di bantaran kali tidak sehat, banyak penyakit. Tapi sekarang PR Pemprov masih belum selesai semua (terkait UMKM di rusun). Yang penting bagaimana pemerintah hadir untuk public housing. Artinya, 100% berpartisipasi. Sebetulnya yang sekarang sudah bagus, hanya kurang sempurna saja," tutur Ali. DAFTARKAN DIRI ANDA SEGERA!!
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Te
0 comments:
Post a Comment